Gema Pembebasan Wilayah Maluku Raya

Pemerintah Tunggu Usulan Resmi Soal Kepahlawanan Soeharto

2008-01-30T16:00:00.000-08:00

JAKARTA, RABU- Gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden kedua RI HM Soeharto masih menggantung. Pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla belum menemukan kata putus apakah gelar pahlawan nasional ini layak untuk mantan Penguasa Orde baru yang telah dimakamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

"Ini kan belum ada pengajuan resmi, tentu harus ada prosesnya, kalau diajukan biasanya lewat daerah," kata Wapres Jusuf Kalla usai membuka seminar nasional E-Goverment bertajuk Peningkatan Peran dan Kualitas E-Government Guna Mendukung Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (30/1).

Lebih lanjut, Wapres menyebut, polemik gelar pahlawan nasional untuk HM Soeharto akan dibahas secara detail dalam waktu dekat. "Saya sendiri akan mempelajari kembali soal ini," ujarnya.

Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar menambahkan, Partai Golkar akan mempertimbangkan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. "Tentu kita akan
melalui suatu proses juga. Tetap beliau itu tokoh pembangunan. Dan ini tergantung kriteria tentang bagaimana pahlawan itu," katanya.

Kalla menjelaskan, kriteria pahlawan nasional sendiri terdiri atas beberapa jenis. Ada Pahlawan nasional untuk masa revolusi, dan ada waktu setelah zaman ini. "Ada jasanya, tentu dalam perjuangan, pahlawan itu bermacam ada waktu revolusi, ada waktu setelah jaman ini. Tentu saya katakan selalu menghomati," tandasnya.

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Muladi yang juga Gubernur Lemhannas menegaskan, Partai Golkar akan mengusung pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. "Ini baru wacana tapi arahnya sudah menuju ke sana," terangnya.

Menurut Muladi, sebagai seorang manusia, Soeharto yang pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Partai Golkar tak terlepas dari kesalahan. "Kelemahan pasti ada,
tapi korban masa lalu pendapatnya juga harus dihormati," ungkapnya.

Menyangkut permasalahan hukum, Muladi menyebut, kasus hukum Soeharto terkubur bersama-sama jasad Soeharto di Astana Giri Bangun. "Proses hukum semuanya sudah selesai. Pidana dan perdata sudah tutup," sergahnya seraya mengatakan, kasus perdata berhenti ketika keluarga Soeharto menolak warisan dari kasus perdata Soeharto.

"Kalau keluarganya menolak otomatis selesai juga. Dan harus diperbaharui lagi. Tapi kita belum tahu sikap keluarga, kita tunggu saja," ungkapnya.

Disinggung permasalahan pelanggaran HAM yang bakal mengganjal pemberian gelar pahlawan nasional, Muladi dengan sigap justru berbalik bertanya kepada para wartawan. "Pelanggaran HAM mana. Itu risiko dari perjalanan bangsa, dan memang kita harus menghormati korban-korban itu. Tapi apa perlu referendum. Saya kira tergantung sikap partai yang lain," terangnya. (Persda Network/ade)

Sumber: Kompas

Ada Apa Soeharto dengan Bulan Januari?

2008-01-30T15:03:00.000-08:00

Dokumentasi Harian Kompas dan Persda Network. (dari kiri ke kanan) Potret HM Soeharto dari tanggal 6 Maret 1956 sampai 5 Mei 2006. Mantan Presiden RI dan penguasa orde baru ini dinyatakan wafat pada 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan.

BULAN Januari merupakan bulan bersejarah buat Soeharto. Ada banyak moment penting yang pernah menghentakan jiwa dan pikirannya. Yang paling bersejarah tentulah peristiwa 15 Januar1 (Malari) 1974.

Terakhir, di bulan Januari pula Soeharto berpulang ke pangkuan Sang Khalik, tepatnya hari Minggu 27 Januari 2008.

Almarhum telah meninggalkan segudang catatan yang bisa menjadi bahan kotemplasi buat rakyat di negeri ini, terutama mengenai esensi atau hakikat dari kursi kekuasaan yang terlalu lama berada digenggamannya.

Tak banyak yang tahu apa saja langkah-langkah Soeharto, ketika Indonesia dilanda peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Ketika itu sejumlah mahasiswa melancarkan gerakan anti-Jepang di sekitar pelabuhan udara Halim Perdanakusuma, ketika PM Kakuci Tanaka tiba untuk memulai kunjungan resmi selama empat hari di Indonesia.

Ketika Presiden Soeharto akan menjemput tamunya yang mendarat pukul 19.45 WIB, sejumlah poster anti-Jepang dimunculkan para mahasiswa di ujung timur lapangan udara. Di luar kompleks, para demonstran lainnya mencoba memblokir jalan-jalan keluar pelabuhan udara. Sehari setelah itu, Soeharto menerima PM Tanaka di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu Soeharto menyampaikan kepada tamunya mengenai perasaan anti-Jepang yang dimiliki rakyat Indonesia.

Efek dari gejolak anti-Jepang menimbulkan aksi-aksi kekerasan terhadap modal Jepang. Dalam pertemuan itu Soeharto mengajukan dua masalah penting kepada PM Jepang. Pertama, pelimpahan skills kepada bangsa Indonesia dan kedua partisipasi modal bangsa Indonesia dalam investasi Jepang di negeri ini.

PM Tanaka sendiri mengatakan, Jepang tidak mempunyai maksud untuk mendominasi negara lain. Untuk itu Jepang akan membentuk suatu badan yang akan memberikan bimbingan terhadap pengusaha-pengusaha Jepang yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Mengatasi gejolak di dalam negeri, Kamis (17 Januari 1974), seusai mengantar tamunya di Halim Perdanakusuma, Soeharto segera melakukan sidang kabinet terbatas dengan menteri- menterinya.

Di antaranya, Amir Machmud, Adam Malik, Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Mashuri, Sudharmono, M usuf, Radius Prawiro, Sunawar Sukawati, M Sadli dan Jenderal Panggabean. Hadir juga Panglima Kopkamtib Jenderal Sumitro, Wakil Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo, KSAD, KSAL, KSAU dan Deputi Kapolri. Dalam kesempatan itu Soeharto mengambil enam langkah:

1. Menertibkan pelaksanaan hak-hak demokrasi
2. Mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang menjurus serta membuka peluang ke arah makar
3. Mengembangkan serta memantapkan saling pengertian antara pemerintah dan DPR serta antara pemerintah
dengahn kekuatan-kekuatan politik yang bermanfaat bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila
4. Melakukan tindakan pengusutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa Malari

5. Menindak tegas siapapun yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan melawan hukum
6. Segera mengusahakan pulihnya kehidupan di DKI Jaya, khususnya kehidupan ekonomi.

(Achmad Subechi/berbagai sumber)

Sumber: Kompas

Kesultanan Tidore

2008-01-26T10:12:00.000-08:00

Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya (sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18), kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua barat.

Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah kerajaan paling independen di wilayah Maluku. Terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin (memerintah 1657-1689), Tidore berhasil menolak pengusaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18.

Kesultanan Ternate

2008-01-26T10:02:00.000-08:00

Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate (mengikuti nama ibukotanya) adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke -16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh kepulauan Marshall di pasifik.

Pulau Gapi (kini Ternate) mulai ramai di awal abad ke-13, penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing - masing dikepalai oleh seorang momole (kepala marga), merekalah yang pertama – tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah – rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu dan Tionghoa. Oleh karena aktifitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak maka atas prakarsa momole Guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja.

Tahun 1257 momole Ciko pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano (raja) pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo (1257-1272). Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai “Gam Lamo” atau kampung besar (belakangan orang menyebut Gam Lamo dengan Gamalama). Semakin besar dan populernya Kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia khususnya Maluku.

Di masa – masa awal suku Ternate dipimpin oleh para momole. Setelah membentuk kerajaan jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Mulai pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan.

Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu (perdana menteri) dan Fala Raha sebagai para penasihat. Fala Raha atau Empat Rumah adalah empat klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para momole di masa lalu, masing – masing dikepalai seorang Kimalaha. Mereka antara lain ; Marasaoli, Tomagola, Tomaito dan Tamadi. Pejabat – pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari klan – klan ini. Bila seorang sultan tak memiliki pewaris maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan – jabatan lain Bobato Nyagimoi se Tufkange (Dewan 18), Sabua Raha, Kapita Lau, Salahakan, Sangaji dll. Untuk lebih jelasnya lihat Struktur organisasi kesultanan Ternate.

Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15.

Kolano Marhum (1465-1486), penguasa Ternate ke-18 adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano Marhum adalah puteranya, Zainal Abidin (1486-1500). Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan, Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan, membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di pulau Jawa, disana beliau dikenal sebagai "Sultan Bualawa" (Sultan Cengkih).

Aksi Penanaman Serentak Indonesia

2007-12-04T14:59:00.000-08:00

Tantangan lingkungan hidup paling berat yang akan dialami oleh umat manusia di muka bumi ini ke depan adalah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.Terjadinya pemanasan global yang terlampau ekstrim ini adalah akibat pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang berlebihan.

Demikian dikatakan Menteri Kehutanan H.M.S.Kaban (28/11) dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku Dr.M.A.Latuconsina pada acara puncak aksi penanaman serentak Indonesia dan pekan pemeliharaan pohon di Provinsi Maluku yang dipusatkan di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Dikatakan, pembakaran tersebut melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfir bumi diantaranya adalah karbondioksida (CO2), dan gas-gas lain yang disebut dengan Gas Rumah Kaca (GRK).
GRK ini menimbulkan dampak yang disebut dengan Efek Rumah Kaca (ERK) yakni makin tingginya suhu bumi akibat dari kenaikan suhu, melelehnya es abadi dan perubahan arus laut.

Akibatnya ada bagian bumi yang curah hujannya berlebihan, ada pula yang berkurang. Kenaikan curah hujan akan meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir, makin banyak erosi dan makin banyak tanah longsor.
Kekeringan yang panjang dan fluktuasi musim yang semakin sulit diprediksi, sehingga mengancam ketersediaan pangan dan air.

Salah satu upaya manusia untuk mengurangi Efek Rumah Kaca (ERK) adalah dengan memperbanyak penyerapan emisi karbon, yakni dengan memperbanyak pohon tanaman-tanaman.
Oleh karena itu diperlukan upaya mempertahankan keutuhan ekosistem hutan dan melakukan penghijauan secara besar-besaran.

Di samping itu, menurut Menteri Kehutanan, Pemerintah Indonesia juga menggalang kerja sama dan dukungan berbagai pihak agar dunia internasional memberikan perhatian yang seimbang kepada negara-negara yang masih dan terus dan mempertahankan keutuhan hutannya dari ancaman degradasi dan deforestasi.
Hutan Indonesia yang luasnya 12,3 juta ha diyakini mampu menyerap emisi secara signifikan. Namun demikan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia juga dianggap sebagai sumber emisi karbon karena melepas CO2 ke atmosfer.

Karena itu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang (Reducing Emmition from Deforestation in Developing Countries/REDT) merupakan isu terkini dan menjadi agenda utama pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perubahan iklim ke 13 yang akan dilaksanakan tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali.

Pertemuan Bali nanti akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menunjukan komitmen dan kepemimpinannya dalam menghadapi isu-isu perubahan iklim.

Dengan memanfaatkan event Internasional COP 13 tersebut dan untuk menunjukan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kepedulian, tekad yang besar dan kemampuan dalam rehabilitasi hutan dan lahan, maka digelar kegiatan massal dalam bentuk “ Aksi Penanaman Serentak Indonesia “ yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Aksi Penanaman Serentak Indonesia ini merupakan sumbangan Bangsa Indonesia dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan, serta upaya untuk menanggulangi pemanasan global, yang dipersembahkan bagi umat manusia di seluruh dunia.

Kegiatan Aksi ini diselenggarakan di pusat dihadiri oleh Presiden RI yaitu di Desa Cibadak, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia sebanyak 79 juta pohon serta 10 juta pohon yang akan ditanam oleh ibu-ibu dalam aksi “ Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon “ yang dilaksaanakan tanggal 1 Desember 2007.

Selain itu juga, Menteri Kehutanan mengharapkan agar para generasi muda yang tergabung dalam Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ikut serta berperan dalam penanaman serentak ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Ir.H.J.V.Papilaya dalam laporannya mengatakan Provinsi Maluku memiliki kawasan hutan seluas 4.663.346 Ha, dan dari luas tersebut diindikasi kawasan hutan yang perlu dilakukan rehabilitasi seluas 2.762.754 Ha (59 %).
Kerusakan hutan tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain peladangan berpindah, illegal logging, penjarahan hutan, perambahan hutan, faktor agroklimat (alam) dan kebakaran hutan yang mengakibatkan terganggunya fluktuasi dan distribusi air, menurunnya produksi hutan dan pangan, kekeringan, banjir dan longsor serta akibat dari kerusakan hutan adalah meningkatnya CO2 yang mengakibatkan bumi makin panas.

Kaitannya dengan itu, menurut Papilaya jumlah tanaman yang ditanam dalam kegiatan Aksi Penanaman ini disediakan jenis tanaman berupa buah-buahan dan kayu-kayuan sebanyak 2.000 anakan terdiri dari mangga sebanyak 850 anakan, rambutan 350, duku 50, matoa 400, linggua 200, mahoni 103, samama 57 dan jati 50 anakan.

Peserta yang terlibat dalam Aksi Penanaman Serentak dan Pemeliharaan Pohon di Tingkat Provinsi Maluku meliputi Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Muspida, Para Pejabat Instansi Sipil/Militer, Pelajar/Pramuka, Kelompok Tani dan kelompok masyarakat lainnya.